Fatchul Mu’in

Spektrum pemikiran

Pendidikan Gratis, Mungkinkah?

Posted by fatchulfkip on November 7, 2008

Oleh : Fatchul Mu’in*)

Kita seringkali mendengar adanya subsidi terhadap harga barang ini dan barang itu. Pengguna barang tertentu tidak berarti bebas sama sekali, kecuali subsidinya 100%. Kalau subsidinya hanya sekian persen saja, tetap saja, dia membelinya tetapi dengan harga yang lebih rendah dari harga semestinya. Tidak gratis. Sekadar ilustrasi, katakan saja, harga barang A yang semestinya Rp. 10.000,-, dia membelinya dengan harga Rp. 7.000,-. Sebenarnya, penyedia barang tidak dirugikan, sebab uang yang diterima tetap Rp. 10.000,-, yakni Rp.7.000,- berasal dari pengguna dan Rp. 3.000 berasal dari pemberi subsidi.

Kita sering juga mendengar program naik haji gratis dari pihak tertentu. Namun, saya yakin, tak semua biaya perjalanan ke tanah suci ditanggung. Mungkin saja, peserta hanya dibebaskan dari ONH-nya saja; sedangkan, biaya pengurusan adminstrasi (termasuk paspor) dan biaya non-ONH lainnya ditanggung oleh peserta. Artinya, peserta hanya dibantu (baca: disubsidi) ongkos naik hajinya saja. Sering juga, kita mendengar program bea siswa S2 atau S2. Bea siswa hanyalah dana bantuan, yang mungkin tak mencukupi seluruh biaya untuk keperluan studi. Tak mungkinlah, ada pertanyaan: “Saya ini kan mahasiswa beasiswa, kenapa saya masih dikenai biaya ini dan biaya itu?”

Ilustrasi lain, ketika kita melakukan perjalanan melalui darat atau laut, kita seringkali mengeluarkan ongkos untuk pipis di WC yang jelas-jelas berdiri di atas tanah negara. Ketika pemerintah membangun terminal atau pelabuhan, sudah barang tentu, dilengkapi dengan fasilitas umum seperti WC. Sekadar pipis saja, pemakai jasa bus atau kapal harus mengeluarkan ongkos, apalagi kita mau pinter?. Dalih pemungutannya bisa macam-macam. Untuk biaya kebersihan, pemeliharaan atau sejenisnya. Terhadap itu semua, saya kira, kita semua tahu betul dan maklum adanya..

Pendidikan Gratis?

Pendidikan gratis?. Mungkinkah?. Dan, itu wacana atau program?. Terhadap pendidikan gratis (apakah itu wacana atau program), sejumlah kawan menanggapi secara beragam. Namun, walau tenggapan itu beragam, tampaknya dapat disimpulkan, bahwa pendidikan gratis itu tak mungkin. Kawan yang satu memberikan contoh. Akibat kebijakan pendidikan (baca: sekolah) gratis, ada sebuah sekolah tak mampu membayar biaya pemakaian listrik sekian bulan, dan kemudian aliran akan diputus oleh PLN.. Memimjam pandangan Alimun Hakim, pendidikan gratis itu hanya omong kosong (Radar Banjarmasin, 26 Juli 2008).

Kawan yang lain, mengatakan, pendidikan gratis itu mungkin terjadi bila dana operasional tersedia. Lalus siapa penyedia dana? Tentu saja, pihak yang memprogramkan pendidikan gratis adalah pihak yang bertanggung jawab. Kalau pihak itu adalah yayasan atau lembaga tertentu, maka pihaknya semestinya mengupayakan pendanaannya, sehingga peserta didik tak terbebani biaya pendidikan. Bila pemerintah daerah punya program pendidikan gratis, pihaknya tidak bisa serta “memaksa” sekolah untuk tidak menarik biaya pendidikan. Kalau kebijakan ini diambil begitu saja, tanpa disertai kebijakan-kebijakan lain menyangkut pendanaan, sama halnya “omong kosong” (menurut istilah Alimun Hakim). Bukan proses pendidikan yang memadai yang didapat, tapi justru sebaliknya, proses pendidikan yang terseok-seok yang ditemui. Bapak/Ibu guru menjadi kurang semangat menjalan proses pembelajaran. Mengapa? Sebab, selama ini mereka “dimanjakan” dengan berbagai insentif. Piket, ada insentif; upacara, ada insentif; kehadiran, ada insentif, ada insentif; jadi wali kelas, ada insentif; jadi pendamping siswa berlomba, ada insentif, dan seterusnya hingga jadi kepala sekolah, ada insentif yang aduhai besarnya.

Dari mana dana untuk itu semua? Konon, biaya dari pemerintah tak cukup untuk membiayai semua biaya operasional sekolah. Tentu saja, untuk menutup biaya operasional sekolah, mau tak mau, suka tak suka, rela tak rela, para orang tua/wali siswa harus memenuhinya. Dalam hubungan ini, komite menjadi “kendaraan” untuk “menjemput” dana operasional sekolah.

Selama ini komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Umumnya mereka memiliki anak yang belajar di sekolah itu. Kecenderungannya, mereka mengikuti kehendak sekolah. Barangkali, sebabnya, adalah bahwa mereka khawatir akan terjadi perlakukan tak enak terhadap anak-anak mereka, bila mereka terlalu keras dengan pihak sekolah. Terkadang, bila orang tua/wali murid yang agak keras berkomentar, akan dicari siapa nama anaknya. Kekhawatiran itulah menjadi salah satu penyebab mengapa orang tua/wali murid (termasuk pengurus komite sekolahnya) ambil langkah seribu untuk diam seribu bahasa.

Sekolah seringkali memiliki kekuatan yang luar biasa. RAPBS diajukan oleh pihak sekolah. Anggaran bisa saja dibuat dengan setinggi-tingginya. Masih mending bila rancangan itu dibahasa bersama komite sekolahnya. Kalaupun komite sekolah terlibat dalampembahasan rancangan ini, pihaknya tidak lebih dari pelengkap penderita. Tak banyak peran yang dimainkan dan tak bnyak fungsi yang bisa diemban. Rancangan RAPBS bisa saja langsung berubah status menjadi RAPBS. Lebih parah lagi, ketika RAPBS dirapatplenokan dengan para orang tua/wali murid, tanpa ada perubahan signifikan, barang itu berganti nama : APBS. Proses itu akan terjadi bila komite sekolah kurang kritis, sehingga pihaknya hanya meng-iyakan rancangan yang yang ada. Komite sekolah seperti ini seringkali diberi predikat sebagai “tameng” segala kebijak sekolah.

Bila komite sekolah mau memainkan fungsi dan perannya sesuai ketentuan/peraturan yang ada, maka mulai dari perencanaan, pembahasan, dan penetapan RAPBS, pihaknya harus terlibat secara aktif dan kritis. Komite sekolah seperti ini jumlahnya tak banyak. Umumnya, komite sekolah “takut” dengan kepala sekolah dan jajarannya. Bila APBS telah disahkan, penggunaan dana sepenuhnya menjadi hak sekolah. Bila ada pos anggaran tertentu belum digunakan, tetap saja akan digunakan, walau sebetulnya sudah ada anggaran yang berasal dari sumber lain.

Pendidikan terjangkau

Pendidikan memang tak bisa gratis..tis. Semua anak didik pasti harus menanggung beban biaya pendidikan. Namun, yang perlu diformulasikan adalah besaran sumbangan biaya pendidikan bagi setiap peserta didik. Besaran dana yang terjangkau bisa ditetapkan dengan cara sederhana: (1) mengetahui bantuan dana dari pemerintah, (2) menyusun rencana anggaran serasional mungkin, (3) bila dana yang ada mencukupi, siswa bisa dibebaskan dari biaya, dan (4) bila dana yang ada kurang, sekolah bersama komite sekolah memungutnya dari orang tua/wali siswa.

Penggalian dana dari orang tua/wali siswa bisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi para orang tua/wali siswa yang secara ekonomi cukup berada. Mereka diminta untuk memberikan bantuan dana. Bila bantuan dana itu telah mencukup untuk menutup biaya penyelenggaraan pendidikan, maka para siswa dari keluarga kurang mampu bisa dibebaskan dari biaya pendidikan. Namun, bila dana yang diinginkan belum mencukupi, perlu dijaring lagi dari mereka ini. Berapa prakiraan dana yang bisa didapat? Bila dana yang didapat dari keluarga kurang mampu itu cukup, maka siswa dari keluarga yang betul-betul tidak mampu bisa dibebaskan dari biaya penyelenggaraan pendidikan.

Memang proses tersebut perlu waktu, tenaga dan pikiran. Namun, bila kita memiliki komitmen untuk membantu keluarga kurang/tak mampu, apapun akan kita lakukan. Sekolah dan komite sekolah bekerja sama dengan baik adalah modal awalnya. Bila modal awal diikuti komitmen kuat untuk mendukung proses pembelajaran bermutu, maka transparansi dan akuntabilitas dengan sendirinya akan terwujud. Semoga!

Banjarmasin, 7 November 2008

2 Responses to “Pendidikan Gratis, Mungkinkah?”

  1. mulyadi said

    Assalamu’alaikum wr. wb.
    Pendidikan sampai saat ini belum murah atau bisa gratis malah tambah mahal, kebijakan pemerintah belum dapat menjamin bahwa pendidikan akan gratis sama sekali. Mudah-mudahan di masa depan akan ada kebijakan pemerintah yang benar-benar pendidikan menjadi murah dan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Insya Allah.
    Wassalam.

    Mulyadi202.blogspot.com

    Saya kira sampai kapan pun, pendidikan tak pernah gratis. Namun kalaupun semua lapisan masyarakat, terutama, pihak-pihak penyelenggara pendidikan punya komitmen untuk mengupayakan pendidikan murah, atau setidaknya, terjangkau, Insya Allah, bisa terjadi. Dana-dana dari segala sumber dimanfaatkan serasional mungkin, tak dibelokkan ke sana kemari, saya kira kita bisa membantu anak-anak dari keluarga tak/kurang mampu tapi pinter. Jadi, bukan anak orang mampu saja yang bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

  2. taufik79 said

    Yang namanya sekolah gratis 100%, gratis……tis……tis….tis……. Menurut saya tidak ada, segratis apapun sekolah itu pasti selalu ada pungutan, entah untuk ini ?…………itu ?………..
    contoh Pendidikan Dasar kita sekarang ini, katanya garatis, kenyataannya masih ada saja pungutan-pungutan, entah untuk beli buku untuk iuran ini, iuran itu
    betul……….nggak…………..!!!!…
    Kalau memang anda punya niat seperti itu, saya dukung dan saya acungi jempol.
    Tapi ingat harus grastis…..tis……..tis………tis…..

    Memang benar di dunia ini tak ada yang gratis..tis, kecuali bekantut. Mau kencing saja, bayar. Masak mau pinter, gak mau bayar. Kalau memang pihak sekolah dan komite berupaya untuk melakukan pola subsidi silang, Insya Allah, saya akan ikut serta. Tentu sesuai dengan kemampuan saya. Namun, bila pihak sekolah dan komite pakai model pukul rata, saya selaku wali murid, ikut saja.
    Untuk keperluan beli buku, iuran ini dan itu, sebenarnya tergantung pada keperluan masing-masing. Beli buku untuk anak saya, wajib hukumnya. Bahkan bukan buku pelajaran, tapi juga buku pendukung, saya beli untuk anak saya: kamus besar bahasa indonesia, inggris-indonesia dan sebaliknya, saya sediakan untuk anak saya. Sebab saya sadar, buku adalah guru kedua.
    Bila pendidikan gratis itu dikatakan tak mungkin, saya setuju. Memang untuk pintar itu mahal. Iya kalo Mas Taufik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: