Fatchul Mu’in

Spektrum pemikiran

Pengawasan Pemilihian Umum

Posted by fatchulfkip on October 11, 2008

PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

Fatchul Mu’in*

Tulisan ini semula akan saya gunakan untuk melengkapi salah satu persyaratan melamar menjadi calon anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Banjarmasin. Setelah mengambil formulir, saya membaca ketentuan-ketentuan yang di dalamnya. Sebenarnya, secara administratif saya bisa memenuhi ketentuan-ketentuan itu. Karena sejumlah sebab, saya putuskan bahwa saya tidak jadi melamarnya. Tak tahulah di masa-masa mendatang! Namun demikian, walaupun tak jadi melamar sebagai calon anggota Panwaslu, kiranya tak salah bila saya turut urun rembug dalam soal pengawasan Pemilu. Toh, secara de facto saya telah mulai melakukan pengawasan terhadap bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan Pemilu.

——–

Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai titik tolak berjalannya mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan. Kepemimpinan Orde Baru tampak yakin dan percaya bahwa mekanisme kepemimpinan nasional telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal itu tercermin dalam Materi Pokok Penataran P4 Pola 100 jam (1993:310), bahwa pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 selama Orde Baru ini telah mulai terbina dan terpelihara dengan baik. Mekanisme Kepemimpinan Nasional yang dilaksanakan lima tahunan itu telah berjalan dengan baik. Mekanisme lima tahunan itu meliputi kegiatan-kegiatan kenegaraan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum. Pemilihan Umum dilaksanakan untuk wakil rakyat yang akan duduk di DPRD Tk II, DPRD Tk I, dan DPR Pusat.Selanjutnya, DPRD Tk I yang merupakan hasil pemilu tadi mengirimkan utusan-utusannya untuk duduk sebagai bagian dari MPR.

2. Sidang MPR. MPR yang terdiri dari seluruh anggota DPR, utusan-utusan dan golongan-golongan sebagai hasil Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang mengadakan sidang, yang antara lain, menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk masa lima tahun untuk melaksanakan GBHN.

3. Pelaksanaan Tugas Presiden/Mandataris MPR. Presiden sebagai mandataris MPR dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri melaksanakan tugas berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN, yang akan dipertanggungjawabkan kepada Sidang Umum MPR pada akhir masa jabatannya.

———-

Memang, bila dilihat dari mekanisme kepemimpinan nasional tersebut sesuai saja dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yakni, mula-mula kita mengadakan pemilihan umum; para wakil rakyat hasil pemilu menetapkan GBHN dan memilih presiden dan wakil presiden, dan presiden menjalankan GBHN itu dalam masa lima mendatang. Menjelang presiden selesai masa jabatan yang lima tahun itu, kita mengadakan pemilu lagi. Dan begitu seterusnya. Namun, pemilu kita selama ini dinilai oleh sementara pihak sebagai memiliki sisi-sisi negatif. Pemilu disinyalir masih diselimuti kecurangan dan/atau pelanggaran.

Untuk menghindari (atau setidak-tidaknya meminimalisir) munculnya kecurangan dan/atau pelanggaran dalam Pemilu sangat diperlukan adanya Panitia Pengawas Pemilu yang benar-benar independen. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003, Pasal 122, Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang: (1) mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu; (2) menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu; (3) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu; dan (4) meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Strategi pengawasan yang sekiranya dapat diimplementasikan dapat ditarik dari tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu, sebagai berikut:

(1) Panitia Pengawas Pemilu harus bertindak atas dasar tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

(2) Panitia Pengawas Pemilu tidak hanya menunggu laporan-laporan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tetapi harus proaktif dalam melakukan tugas pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu. Dalam hal ini, panitia harus peka terhadap hal-hal yang disinyalir sebagai pelanggaran baik yang berasal pembicaraan ala warung kopi oleh sejumlah kalangan maupun yang diekspos di media massa. Berangkat dari kepekaaan ini, tanpa menunggu laporan dari pihak tertentu, panitia harus mencari klarifikasi tentang sinyalemen itu.

(3) Panitia Pengawas Pemilu mencatat hal pada poin (1) di atas sebagai pelanggaran bila memang ada bukti bahwa hal itu pelanggaran; namun, bila bukan merupakan pelanggaran tetapi menjadikan masalah bagi pihak tertentu, maka hal itu diselesaikan sesuai dengan tugas dan wewenang serta ketentuan yang berlaku.

(4) Pelanggaran yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada pihak berwenang.

Untuk itulah, orang-orang yang terlibat dalam Panitia Pengawas Pemilu setidak-tidaknya harus memiliki sifat-sifat berikut:

(1) Agresif, dalam arti bahwa mereka harus cekatan dan penuh kreatifitas dalam menjalankan segala hal yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka.

(2) Transparan atau Terbuka, dalam arti segala sesuatu yang benar disampaikan bahwa itu benar; sementara sesuatu yang tidak benar (hendaknya) tidak dibungkus sehingga menjadi kelihatan benar.

(3) Disiplin, dalam arti bahwa mereka harus bekerja sesuai dengan ketentuan/jadwal, tidak menunda-nunda, bermalas-malasan dan sejenisnya.

(4) Komunikatif, dalam arti bahwa mereka hendaknya mampu menjalin komunikasi ke segala arah (secara horisontal saja maupun vertikal-horisontal).

(5) Selalu tertantang, dalam arti bahwa mereka selalu merasa tertantang untuk melakukan yang terbaik bagi keseluruhan lapisan; berusaha untuk membuka peluang guna mencari solusi terhadap tantangan atau masalah tersebut.

(6) Adaptif, dalam arti bahwa mereka selalu berusaha untuk menyesuaikan diri di segala lingkungan di mana mereka berada.

(7) Persuasif, dalam arti bahwa mereka berusaha untuk selalu dingin dalam menghadapi segala masalah; segala masalah yang ditangani secara persuatif mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan tetap dalam situasi damai.

(8) Jujur, dalam arti bahwa mereka berusaha untuk menghindari malpraktek atau pelanggaran.

(9) Tanggung jawab, dalam arti bahwa mereka hendaknya bekerja berdasarkan aturan yang ada dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan menurut aturan itu; tanggung jawab di sini tentu harus dilandasi oleh moralitas agama dan Pancasila demi terjaminnya pemilu yang jujur dan adil. Wallahua’lam.

*Dosen Unlam Banjarmasin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: