Fatchul Mu’in

Spektrum pemikiran

General Election in Indonesia!

Posted by fatchulfkip on October 11, 2008

PEMILIHAN UMUM 2004 DAN SEJUMLAH ASPEKNYA

Oleh: Fatchul Mu’in

Pemilu 2004 sebentar lagi akan digelar. Segenap jajaran penyelenggara Pemilu, KPU Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, tengah sibuk-sibuknya mempersiapkan pelaksanaan pesta demokrasi itu. Salah satu kegiatan mereka adalah sosialisasi pemungutan suara kepada penyelenggara Pemilu tingkat paling bawah, KPPS. Sementara itu, para Calon Legislatif dan para Calon Dewan Perwakilan Daerah juga tak mau ketinggalan; mereka juga mensosialisasikan diri bahwa mereka telah masuk dalam Daftar Calon Legislatif dan Calon Dewan Perwakilan Daerah dengan harapan (tentunya) agar masyarakat (calon pemilih) mengetahui pencalonan mereka.

Sistem Pemilu 2004

Sistem Pemilu 2004 sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Beberapa di antaranya: (1) Wakil Daerah yang dalam Pemilu-pemilu sebelum ini dipilih oleh DPRD Tingkat I; sekarang mereka dipilih langsung oleh rakyat’ (2) dulu, para calon pemilih (capem) hanya mencoblos tanda gambar; sebagian atau bahkan mereka semua tidak menghiraukan calon-calon anggota legislatif (caleg) yang ada di bawah tanda gambar itu; dan asal mereka telah “fanatik” kepada salah kontestan Pemilu, mereka pilih atau cobloslah tanda gambarnya; sekarang, mereka mencoblos foto (untuk DPD) dan tanda gambar partai berikut caleg di bawahnya yang dikehendaki, (3) persaingan terjadi antar perorangan baik untuk DPD maupun Legislatif; dengan begitu, tidak tertutup kemungkinan bahwa ada calon yang mendapatkan suara yang berlimpah dan ada pula yang mendapat suara yang tidak signifikan jumlahnya.

Menurut keterangan M. Ramli, anggota KPU Propinsi Kalimantan Selatan, pada Pemilu 2004, dalam suatu kesempatan sosialisasi Pemilu di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, ada empat kartu suara: untuk (1) Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (2) DPR, (3) DPR Propinsi, dan (4) DPR Kabupaten/Kota. Untuk mencoblos calon anggota DPD, sangat mudah: coblos salah satu

foto dari sekian calon. Namun, untuk mencoblos baik surat suara untuk DPR, DPR Propinsi, maupun DPR Kabupaten/Kota, pemilih mencoblos dua kali untuk masing- masing kartu suara: pertama, mencoblos tanda gambar partai, dan kedua, mencoblos salah satu nama caleg yang ada di bawah. Dengan demikian, ada 7 (tujuh) kali pencoblosan: 1 kali untuk kartu suara DPD, 2 kali untuk kartu suara DPR, 2 kali untuk kartu suara DPR Propinsi, dan 2 kali untuk kartu suara DPR Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, M. Ramli menyatakan bahwa ada dua cara pencoblosan yang sah untuk memilih caleg: (1) pemilih bisa mencoblos tanda gambar saja. Walaupun diperbolehkan dan sah, namun cara pertama ini tidak disarankan; dan (2) pemilih bisa mencoblos tanda gambar dan nama calon yang dihendaki. Cara kedua ini yang disarankan. Jika mereka hanya memilih atau mencoblos nama calon, maka suara mereka tidaklah sah atau batal.

Perlu diketahui, tata cara mencoblos itu belum tersosialisasikan sampai ke akar rumput pemilih kita. Alasannya? Ada sejumlah kawan saya yang cukup terdidik belum tahu cara mencoblos. Untuk itu, segenap panitia penyelenggara Pemilu hendaknya tidak mengganggap enteng soal tata cara mencoblos yang benar dan hasil coblosannya sah.

Karakter Calon Legislatif dan Calon Pemilih

Analisis karakter sudah biasa saya lakukan ketika saya menelaah sebuah novel atau cerita pendek. Namun, kali ini analisis itu saya coba lakukan terhadap caleg dan capem pada Pemilu 2004 mendatang. Analisis saya adalah sebagai berikut: (1) caleg terdukung penuh oleh suara pemilih; dengan jumlah suara tertentu dia terantar menuju kursi wakil rakyat, (2) caleg beruntung; dia terantar ke kursi wakil rakyat karena dia mendapatkan donor suara dari caleg lain yang nomor urutnya berada di bawahnya; dan kemungkinan besar caleg dengan nomor urut satu adalah caleg beruntung, dan (3) caleg pendonor; dia mendapatkan suara namun jumlah suaranya tidak memenuhi quota satu kursi (walaupun hanya kurang satu suara) dan mau tidak mau atau suka atau tidak suka dia harus mendonorkan suara yang diperolehnya untuk caleg lain yang berada pada nomor urut di atasnya.

Calon pemilih dimungkinkan memiliki sejumlah karakter pada Pemilu 2004. Pertama, tetap ada calon pemilih yang hanya akan memilih tanda gambar partai saja. Hal ini didasarkan pada fanatisme mereka yang telah tertanam kuat mulai Pemilu-Pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, mereka mungkin saja tidak menghiraukan siapa calon legislatif yang mereka pilih. Bagi mereka, hal yang penting adalah bahwa suara mereka sah dan tersalur pada partai idola mereka.

Kedua, ada calon pemilih yang memilih tanda gambar partai berikut nama calon legislatifnya. Hal ini didasarkan pada fanatisme terhadap partai dan simpatisme terhadap calon tertentu. Sebagai konsekuensinya, bila pemilih dengan karakter semacam ini banyak yang memberikan suaranya kepada salah satu calon legislatif dari partai tertentu (kendati dia berada pada nomor bawah), maka mereka akan mengantarkan dia dan calon legislatif nomor urut 1 (satu) untuk menjadi anggota legislatif jika jumlah suara mereka melebihi quota yang ditentukan. Namun, bila jumlah suara mereka tidak memenuhi quota yang ditentukan (katakan, kurang 1 (satu) suara) berarti mereka “harus” rela menyerahkan suara mereka kepada calon legislatif yang sebenarnya tidak mereka pilih. Bila “penyerahan” suara ini terjadi (dan mungkin saja terjadi), maka bersama-sama calon yang dipilihnya, pemilih dengan karakter ini akan kecewa. Terhadap hal ini muncul pertanyaan: “Demokratiskah ketentuan semacam ini?”

Ketiga, ada calon pemilih yang mempunyai simpatisme kepada salah calon legislatif tetapi tidak menyukai partai yang menaunginya. Bila hal ini terjadi, suaranya akan tidak sah atau batal. Calon dengan karakter ini mungkin saja mencoblos tanda gambar partai karena “keterpaksaan”, agar suaranya sah. Saya yakin, calon pemilih seperti banyak jumlahnya.

Keempat, ada calon pemilih yang cenderung untuk memilih menjadi Golput. Ada sinyalemen, bahwa terhadap pelaksanaan Pemilu pada era sekarang ini, banyak anggota masyarakat bersikap apatis, tidak percaya dan tidak ingin melibatkan diri dalam kegiatan politik. Dengan perkataan lain, mereka enggan untuk memberikan hak suara mereka; mereka cenderung memilih (dalam istilah sekarang) menjadi Golput Kepanjangan dari apa Golput itupun, saya tidak tahu, apakah Golongan Putih atau Golongan Putus asa.

Apatisme Calon Pemilih

Terhadap calon pemilih yang Golput tu, dulu, pernah akan dibuatkan undang-undang. Intinya, mereka akan diberi sanksi. Bagaimanapun juga, Golput itu perlu disikapi, namum bukan dengan cara diberi sanksi. Sebab, mengikuti Pemilu itu hak. Tentu, akan dipandang aneh bila orang yang tidak menggunakan haknya, lalu diberi sanksi. Memang tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan semua lapisan masyarakat yang apatis terhadap pelaksanaan Pemilu kita. Mereka itu menjadi apatis, tentu mereka mempunyai sejumlah alasan; sejumlah di antaranya, mungkin, aspirasi politik mereka tak bisa tersalur lewat partai-partai yang ada, atau ketidakyakinan mereka akan tetap kukuhnya idealisme para calon DPD atau Legislatif ketika mereka benar-benar menjadi wakil rakyat (di DPD, DPR, DPRD Propinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota). Jika sinyalemen mengenai memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu itu benar adanya, adalah tugas setiap calon DPD dan partai beserta para calegnya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu kita. Bagaimana menurut sampeyan?

Penulis: Dosen Unlam Banjarmasin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: