Fatchul Mu’in

Spektrum pemikiran

MENGAPA DILARANG?

Posted by fatchulfkip on September 30, 2008

Pelarangan diberlakukan oleh pihak berwenang tentu didasarkan pada pertimbangan yang matang. Pelarangan dimunculkan ke permukaan bila sesuatu hal dilakukan akan menimbulkan kerugian, ketidaknyamanan, penderitaan, keberatan atau sejenisnya pada pihak lain yang nota bene masyarakat luas. Penjualan buku dan penarikan pungutan yang ditengarahi tidak wajar dan rasional di sekolah, akhir-akhir ini, menjadi bahan pembicaraan sejumlah kalangan dan menjadi obyek pelarangan oleh pihak berwenang. Tulisan ini menyorot dua obyek pelarangan. Ulasannya sebagai berikut:

Penjualan Buku Teks

Langkah-langkah pihak berwenang untuk menertibkan pungutan di sekolah perlu dihormati. Sebagai warga negara yang baik, kita sudah semestinya “sami’na wa atha’na”. Bila pihak berwenang melakukan pelarangan, tentu pihaknya telah mempertimbangkannya secara matang. Sebagaimana telah ditengarahi, bahwa ada tindakan menyimpang terjadi selama ini.

Satu tindakan yang diduga menyimpang adalah penjualan buku pelajaran oleh sekolah/guru. Mengapa menjadi “agen” penjualan buku-buku pelajaran dilarang?. Memang buku pelajaran itu penting dalam kegiatan belajar mengajar. Bahkan bagi saya, kepemilikan (atau paling tidak, penyediaan) buku pelajaran oleh si murid itu sebuah keharusan. Bila kita menginginkan anak-anak kita memiliki penguasaan ilmu dan teknologi yang memadai, seyogyanya kita menyediakan bahan-bahan bacaan yang tidak hanya buku-buku pelajaran. Namun, kita semestinya tahu, bahwa tidak semua wali murid itu berkemampuan membeli buku pelajaran dan bahan-bahan bacaan lain. Sehingga, bila tiap awal tahun setiap murid wajib membeli buku-buku pelajaran dengan total harga 200 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah, banyak wali murid tak sanggup.

Bila guru mewajibkan murid untuk membawa buku pelajaran ketika belajar, tidak banyak menimbulkan masalah kelak. Sebab, para murid akan mensiasatinya dengan cara saling pinjam. Pada awal bulan, mereka masing-masing bisa membeli satu buku mata pelajaran tertentu (misal, Bahasa Indonesia) dan yang lain menyediakan buku pelajaran lain (misal, Bahasa Inggris). Mereka saling pinjam buku antara satu dengan yang lain. Dan, saling pinjam bisa dilakukan dengan kawan di satu sekolah atau bila mungkin dengan kawan antar sekolah, sepanjang buku yang digunakan sama.

Masalah akan timbul bila sekolah/guru mewajibkan murid-muridnya untuk membeli buku-buku pelajaran melalui pihaknya. Mungkin saja, pihaknya tak mau tahu apakah si murid/ wali murid itu punya duit atau tidak, atau tak mau tahu apakah si murid itu sudah punya buku (bekas kakak atau kawannya) atau belum. Cara yang terindikasi pemaksaan ini dilarang. Dalam kaitan ini, sekolah/guru hendaknya memberikan pandangan sedemikian rupa kepada murid, sehingga dia mempunyai pandangan bahwa memiliki buku itu suatu keharusan bagi dirinya. Jadi, yang mengharuskan itu adalah si murid terhadap dirinya (mungkin dengan kalimat: saya harus punya buku); bukan si guru terhadap muridnya (kira-kira dengan kalimat: kamu harus punya buku, bila kamu tidak punya buku, bapak/ibu tak mau mengajar kamu). Ada dua keharusan. Keharusan yang pertama itu bagus dan tanpa resiko; dan keharusan kedua hendaknya tidak dilakukan karena riskan dan dapat menimbulkan keluhan serta melanggar ketentuan. Ketentuan dimaksud tertuang dalam pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2005, sebagai berikut: (1) Guru dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku teks pelajaran, (2) Anjuran sebagaimana pada ayat 1 bersifat tidak memaksa atau tidak mewajibkan, (3) Untuk memiliki buku teks pelajaran peserta didik atau orang tua/walinya membelinya di pasar, dan (4) Untuk membantu peserta didik yang tidak mampu memiliki akses ke buku teks pelajaran, satuan pendidikan wajib menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar buku teks pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi perpustakaannya, serta pasal 9: Guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah tidak dibenarkan melakukan penjualan buku kepada peserta didik.

Pungutan Biaya Pendidikan

Ketika terlibat dalam pembicaraan tentang pendidikan gratis, saya ditanya: “Apakah anda termasuk orang yang tidak setuju dengan pendidikan gratis?”. Jawab saya, prinsipnya saya setuju. Apalagi, segalanya gratis alias tak dipungut biaya apapun, mulai uang ini dan itu, seragam dan atribut sekolah, buku teks pelajaran dan lain-lain. Syukur-syukur kalau diberi uang saku dan makan siang di sekolah. Kalau begini, beban saya akan menjadi ringan dalam membiayai anak-anak saya. Cukup menyediakan sarapan pagi dan makan malam, dan membelikan beberapa lembar pakaian untuk di rumah dan jalan-jalan. Namun, mungkinkah anak kita mau pinter melalui cara seperti itu? Hal itu bisa terjadi bila negara ini kaya raya dan banyak dana, serta mampu mendanai semua biaya penyelenggaraan pendidikan. Saya tak tahu apakah ada negara di dunia ini menggratiskan biaya pendidikan anak bangsanya? Kalau ada, berbahagialah anak bangsa di negara itu.

Pendidikan gratis?. Mungkinkah?. Dan, itu wacana atau program?. Terhadap pendidikan gratis (apakah itu wacana atau program), sejumlah kawan menanggapi secara beragam. Namun, walau tanggapan itu beragam, tampaknya dapat disimpulkan, bahwa pendidikan gratis itu tak mungkin. Kawan yang satu memberikan contoh. Akibat kebijakan pendidikan (baca: sekolah) gratis, ada sebuah sekolah tak mampu membayar biaya pemakaian listrik sekian bulan, dan kemudian aliran akan diputus oleh PLN. Kawan yang lain, mengatakan, pendidikan gratis itu mungkin terjadi bila dana operasional tersedia. Memimjam pandangan Alimun Hakim, pendidikan gratis itu hanya omong kosong (Radar Banjarmasin, 26 Juli 2008). Lalu siapa pihak penyedia dana, kalau pendidikan itu gratis?.

Konon kabarnya, ada sejumlah sumber dana untuk penyelenggaran pendidikan. Ada macam-macam hibah, salah satunya bloc grant namanya, dengan jumlah ratusan jutaan rupiah, tentu saja, di samping dana dari negara. Komite sekolah diminta ikut mengesahkan proposal yang diajukan sekolah, namun tak tahu penggunaan dana secara persisnya, karena memang tidak ada laporan diperuntukkan padanya. Konon, katanya, komite sekolah terbatas kewenangannya. Tak boleh tahu urusan internal sekolahnya. Setelah ada masalah menerpa, komite sekolah terbawa-bawa. Ikut dimintai keterangan atas dugaan penyimpangan prosedur penggalangan dan kemungkinan penyalahgunaan dana. Permintaan keterangan oleh pihak berwenang, sebenarnya, bukan menjadi persoalan serius bagi komite sekolah dari sekolah diwakilinya. Namun, hal ini mengakibatkan terganggunya kegiatan dan pikiran sang pengarus komite sekolah yang nota bene sebagai pelayan publik dalam rangka ikut mencerdaskan anak bangsa, di tempat berbeda, sebagai guru atau dosen, misalnya. Ironis sekali, bila pihak sekolah diam seribu bahasa. Apa jadinya, bila komite sekolah tidak diberi kewenangan yang seimbang atau lebih kuat dari kepala sekolahnya.

Sebetulnya, penggalangan dana dari wali murid itu sah adanya. Asal didasarkan pada aturan yang ada. Coba lihat dan baca lagi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, nomor 044/U/2002. Di sana jelas tertera, komite sekolah boleh menggalang dana dari masyarakat, khususnya, wali murid atau siswa melalui mekanisme musyawarah atau sidang paripurna. Soal penggunaan dana yang dikumpulkannya, tentu menjadi tanggung penuh kepala sekolah dan jajarannya.

Komite Sekolah harus kuat, independen

Selama ini komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah, berdasarkan hasil musyawarah antara wali murid dengan mediator sekolah yang bersangkutan. Sehingga, kedudukan komite sekolah seolah subordinate (di bawah) sekolah, khususnya, kepala sekolah. Hal ini menyebabkan komite sekolah tak memiliki power yang memadai dalam peran dan fungsinya sebagai institusi legal (berdasarkan pada Kepmendiknas, nomor 044/U/2002 dan diperkuat lagi oleh PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasar Keputusan Menteri Pendidikan tersebut, komite sekolah memiliki sejumlah peran dan mengemban sejumlah fungsi, yang antara lain: memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah (satuan pendidikan) yang antara lain mengenai RAPBS (Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah); mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan menggalang dana masyarakat (tentunya, termasuk orang tua/wali murid) dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Kekuatan komite sekolah itu dipertegas lagi dengan PP Nomor 19 Tahun 2005, khususnya Bab VIII Standar Pengelolaan, khususnya lagi, pasal 51 ayat 2, pasal 52 ayat 1 dan 3, pasal 53 ayat 3, dan pasal 54 ayat 2 dan 4.

Dalam artikel ini, saya kutip pasal 54 ayat 4, yang berbunyi: “Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah”. Dalam kaitan dengan penggalangan dana dan penyelenggaraan pendidikan dalam arti seluas-luasnya, yang telah direkomendasikan oleh komite sekolah, berdasarkan ketentuan itu, kepala sekolah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Sebenarnya, komite sekolah itu harus kuat dan independen. Agar komite sekolah itu kuat dan independen, maka ia harus dikukuhkan dengan surat keputusan institusi yang lebih tinggi dari sekolah. Bisa Dinas Pendidikan atau Walikota. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak (khususnya, sekolah, komite sekolah dan pihak-pihak terkait). Mari kita jalin komunikasi sebagai upaya menyelesaikan persoalan kita dalam penyelenggaraan pendidikan di negeri ini, khususnya di kota ini, Kota Banjarmasin. Mari kita cari win-win solution sehingga tak ada pihak merasa kalah dan menang. Kepala sekolah dan bapak/ibu guru, tetap semangatlah dalam mendidik anak bangsa ini. Jangan ala kadarnya walau insentif anda dipangkas sekalipun. Melalui pian-pian jua anak bangsa ini pintar dan beberapa dari mereka menjadi pemimpin di negeri ini. Bapak/ibu guru, pahlawanku. Berkat anda juga, aku jadi dosen ..he…he…he; komite sekolah, jangan mundur; dan pihak berwenang, mohon jadi motivator. Bila saya salah, mohon diluruskan; bila saya khilaf, mohon dimaafkan. Amin.

(Penulis: Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unlam Banjarmasin).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: